- Haidar Alwi: Stop Rusak Raja Ampat, Ini 5 Langkah Nyata Selamatkan Ekosistem Laut
- Mediasi Rasa Tipu-Tipu di PN Sorong: Bayar Dulu, Bukti Belakangan?
- Himbauan Umum Dan Seruan Aksi Gerakan Solidaritas Untuk Raja Ampat
- Pencaker Papua Pegunungan Desak Transparansi Seleksi CPNS 2024
- Nelson Wenda Minta KPPN Wamena Jadi Ujung Tombak Perjuangan Anggaran Papua Pegunungan
- Irfan Desak Presiden Prabowo Tindak Kasus Suap DPD RI Dukung Anak Muda Berantas Korupsi
- Wakil Bupati Yahukimo Serahkan Bantuan untuk Peresmian Kantor Sinode GKI di Tanah Papua
- Esther Haluk: Menulis Sejarah Papua dengan Pena Sendiri
- Saksi di Tanah Luka
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan 12 Kampung Se_Distrik Muliama Tahun 2025
Nelson Wenda Minta KPPN Wamena Jadi Ujung Tombak Perjuangan Anggaran Papua Pegunungan

Keterangan Gambar : Nelson Wenda Minta KPPN Wamena Jadi Ujung Tombak Perjuangan Anggaran Papua Pegunungan
Pewartapapua.com, Jakarta – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nelson Wenda, meminta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena untuk tidak hanya menjalankan fungsi teknis semata, tetapi juga aktif mendorong peningkatan anggaran bagi Provinsi Papua Pegunungan.
Pernyataan itu disampaikan Nelson dalam kunjungannya ke KPPN Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (4/6/2025).
Menurut dia, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan di daerah, KPPN memiliki peran strategis dalam mengakselerasi pembangunan di wilayah yang masih tertinggal.
Baca Lainnya :
“Jangan hanya urusan teknis terkait verifikasi anggaran saja, namun bisa juga bantu pemerintah daerah melobi ke pusat untuk mengejar ketertinggalan Papua Pegunungan,” ujar Nelson dalam keterangannya, Kamis (5/6/2025).
Nelson menekankan, KPPN memiliki akses langsung ke Direktorat Jenderal Anggaran dan unit-unit turunannya.
Oleh karena itu, menurut Nelson, lembaga ini perlu bekerja secara maksimal membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan memperjuangkan kebutuhan anggaran di tingkat pusat.
Nelson juga mengusulkan agar KPPN membentuk tim khusus yang dapat menjalin komunikasi intensif dengan para bupati dari delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan.
Tim ini, kata dia, penting untuk mempercepat penyelesaian syarat-syarat administrasi penyaluran anggaran.
“Ini menjadi perhatian serius bagi KPPN agar dapat bekerja lebih baik dan memastikan seluruh anggaran bisa terserap secara maksimal di delapan kabupaten/kota di Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Nelson.
Selain itu, Nelson mengingatkan kepala daerah di wilayah tersebut untuk meningkatkan koordinasi dengan KPPN.
Dia menilai, sinergi antara pemerintah daerah dan KPPN penting agar setiap peluang pendanaan dari pusat dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Para bupati perlu melihat KPPN sebagai mitra strategis dalam mengelola dan memperjuangkan anggaran, bukan sekadar institusi teknis,” ucap Nelson.
